| 2.2.5. Strategi Pendidikan, SDM dan Teknologi yang tak Terpadu |
|
|
|
| Wednesday, 30 October 2002 | |
|
Penerapan pendidikan memang bukan semata untuk menambah kepandaian seseorang. Lebih dari itu, pendidikan juga dimaksudkan untuk membudayaan rakyat. Proses pembudayaan yang ideal adalah apabila apa yang diajarkan di ruang-ruang pendidikan berkesesuaian dengan apa yang dilihat dalam kehidupan keseharian. Mereka yang memiliki ilmu dan keterampilan tetapi tidak disertai dengan budi pekerti yang memadai akan menjadikan kepandaiannya semata untuk kepentingan diri sendiri yang sempit.
Proses pembudayaan juga berkaitan erat dengan apa yang akan dilakukan oleh para siswa lulusan sekolah maupun universitas. Apabila mereka yang telah lulus tetapi kemudian mereka tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak atau mereka bisa bekerja tetapi tidak mendapatkan upah yang layak, maka proses pembudayaan yang telah dibangun sejak di bangku sekolah akan menemui hambatan besar. Bahkan tidak jarang, karena sulitnya untuk mendapat nafkah, mereka akhirnya mengorbankan akhlak mulia yang telah dibangun sejak di bangku sekolah. Dengan kata lain, kita telah bersusah payah menanam rasa kasih sayang, tetapi kemudian kemarahan yang kita tuai! Sampai saat ini perencanaan pendidikan yang dikaitkan dengan kebutuhan pasar kerja tidaklah tertata dengan baik atau dengan kata lain, perencanaan SDM (sumberdaya manusia) dalam rangka membangun kemandirian bangsa tidak memiliki arah yang jelas. Di satu sisi kita memiliki tenaga kerja tidak trampil dengan jumlah begitu banyak, dan di sisi lainnya kita juga memiliki tenaga ahli yang bergelar S1 sampai S3 dengan jumlah yang cukup. Sementara itu, tenaga terampil pada tingkat menengah masih sangat langka, padahal pada tingkat ini, peluang kerja baik di dalam maupun luar negeri masih sangat terbuka luas. Rendahnya kualitas SDM yang berjumlah banyak, hanya akan menjadikan pertumbuhan ekonomi secara dominan disumbang oleh faktor modal. Dengan cara demikian, maka pertumbuhan tentulah tidak akan diikuti dengan pemerataan. Bahkan, industri yang dikembangkan pun akan bercorak mudah pindah (foot loose), karena industri demikian akan selalu mencari tempat yang upah buruhnya rendah. Ditambah lagi selama ini, keamanan berusaha yang rawan dan berbagai pungutan terselubung (invisible cost) begitu besar, maka semakin mudahlah industri-industri itu berpindah. Untuk Indonesia, adanya relokasi usaha ke negeri-negeri tetangga lebih merupakan karena ketidakpastian berusaha dan banyaknya pungutan tidak resmi ketimbang masalah perburuhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya upah buruh kita dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan, upah buruh kita masih lebih rendah dibanding Vietnam. Bagi para tenaga ahli yang menguasai teknologi, bangsa kita belum bisa memanfaatkan keberadaan mereka secara optimal. Sehingga, banyak sekali tenaga-tenaga ahli kita yang justru berkembang ketika mereka berada di negeri orang, karena mereka mendapat penghargaan dan kerja yang layak. Karena itulah saat ini semakin banyak tenaga ahli kita yang lebih senang tinggal di luar negeri (brain drain). Sebaliknya, apabila mereka berada di sini, tenaga mereka tidak banyak dimanfaatkan. Karena itu akhirnya, kita sering mendengar bahwa bangsa Indonesia kekurangan SDM dan penguasaan teknologi. Untuk hal tertentu dan bersifat spesifik mungkin hal ini bisa dibenarkan. Namun yang terjadi sesungguhnya, bukanlah kekurangan SDM dan penguasaan teknologi, melainkan tidak adanya visi nasional atau tepatnya visi pemimpin yang dapat menciptakan keadaan di mana para pakar dan ahli dapat berkerja keras dalam kapasitasnya! Ribuan sarjana dan doktor dalam bidang pertanian telah dicetak, ternyata tetap saja tidak dapat membangkitkan pertanian kita. Ribuan sarjana dan doktor dalam bidang keinsinyuran telah diciptakan, tetap saja tidak mampu membangkitkan industri manufaktur nasional. Demikian juga, ribuan sarjana dan doktor dalam bidang ekonomi telah dilahirkan bangsa ini, tetapi perekonomian kita tidak juga berkembang. Cukup banyak sutradara, penulis skenario dan bintang film yang jenius serta bekerja dengan tekun dan serius, tetapi industri perfilman nasional tetap saja terpuruk. Dalam keadaan ini, janganlah sekali-sekali kita menyalahkan para sarjana, doktor-doktor ahli dan para seniman tersebut, karena sesungguhnya, mereka merindukan pula untuk bisa berkarya tetapi visi nasional atau visi para pemimpin kita tidak memberikan mereka tempat untuk berkarya. Sebaliknya, mereka lebih senang memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan barang-barang impor. Terlebih lagi barang-barang impor tersebut, banyak yang merupakan hasil selundupan yang nyata-nyata merugikan negara. Selama ini, penggunaan teknologi sangat disesuaikan dengan permintaan pasar, sehingga kita tidak merasa penting untuk melakukan penemuan-penemuan baru. Namun sayangnya, bahwa dalam mekanisme pasar pada tinggkat dunia, kita mengenal apa yang disebut dengan pembagian kerja secara internasional (international division of labor), yang menempatkan negara-negara berkembang hanya sebagai penyedia bahan mentah atau paling tinggi bahan setengah jadi, sementara negara-negara maju sebagai negara pengolah. Kita tahu bahwa nilai tambah yang tertinggi diperoleh dari hasil teknologi olahan. Karena itulah dalam sistem ini, negara-negara berkembang tetap miskin sementara negara-negara maju terus bertambah kaya! Teknologi yang seharusnya kita perankan sebagai faktor endogenus yaitu faktor yang turut mempengaruhi corak pembangunan ekonomi, ternyata yang dilakukan adalah sebaliknya, yaitu sebagai faktor eksogenus yang semata-mata mengikuti selera pasar. Padahal kita tahu bahwa seringkali pasar terbentuk setelah adanya penemuan-penemuan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai ujung tombaknya. Karena itu, akhirnya bangsa kita hanyalah sebagai pasar bagi barang-barang hasil temuan baru yang memanfaatkan teknologi yang notabene adalah barang-barang impor. Berbagai akibat buruk yang sekarang kita rasakan, khususnya pengangguran yang meluas, adalah karena tidak adanya perencanaan yang terpadu antara sektor pendidikan, pengembangan SDM dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja. Tidak adanya perencanaan yang terpadu ini dapat pula dilihat dari kurangnya dana pendidikan. Apabila kita melihat APBN 2002, tampaklah bahwa anggaran untuk sektor pendidikan tidak lebih dari 3,5% saja. Angka ini jauh dibanding dengan negara-negara yang saat ini maju dengan pesat, seperti misalnya Malaysia yang menganggarkan sekitar 20% dalam APBN-nya. Belum lagi anggaran yang disediakan untuk penelitian dan pengembangan yang relatif sangat kecil. Pada sektor industri swasta, hal sama juga terjadi, yaitu mereka pada umumnya tidak terlalu serius untuk mengalokasikan anggarannya bagi investasi dalam penelitian, pengembangan SDM dan teknologi. Karena itulah, sangat jarang sekali kita menyaksikan adanya penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh sektor swasta ini. |
| < Prev | Next > |
|---|






