Dinamika hubungan internasional yang pernah dilakukan Indonesia memang cukup mengesankan. Beberapa tahun pasca kemerdekaan, tepatnya pada periode tahun 1951-1957, hubungan internasional lebih condong ke Blok Barat yang ditandai dengan diserapnya sistem demokrasi parlementer pada periode itu. Jatuh bangunnya pemerintahan pada periode tersebut mendesak Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin dan sekaligus mencela sistem politik liberal sebelumnya. Kemudian dibawalah Indonesia ke arah Blok Timur sehingga hubungan luar negeri dengan negara-negara Blok Timur ini semakin kokoh, yang secara tidak langsung akhirnya meninggalkan Blok Barat.

Politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan sendirinya ditinggalkan. Puncak dari politik yang condong ke Blok Timur ini berakhir saat Orde Baru berkuasa. Dengan anggapan bahwa kekuatan komunis adalah kekuatan Blok Timur, maka orientasi hubungan luar negeri pun diarahkan kembali ke Barat dan ini terjadi sampai sekarang. Dengan kata lain politik luar negeri yang bebas dan aktif sekali lagi ditinggalkan. Dengan runtuhnya negera-negara Blok Timur yang didahului oleh Uni Soviet, maka sistem Barat dianggap sebagai model yang paling berhasil.

Kalau pada era pemerintahan Soekarno, Indonesia berhasil sebagai pelopor Gerakan Non-Blok (GNB), maka pada era pemerintahan Soeharto, khususnya pada dua dekade pertamanya, menghindari politik luar negeri yang pro-aktif. Setelah merasa pembangunan dalam negeri mulai kokoh, barulah Indonesia tampil kembali dalam GNB yang ditandai sebagai ketuanya pada periode 1992-1995.

Namun demikian, GNB pada era Soeharto telah sama sekali berbeda dengan masa sebelumnya, mengingat pada era tersebut, GNB tidak lagi dalam kerangka pertentangan ideologi sosialis-komunis dengan kapitalis, melainkan antara negara terbelakang atau negara berkembang dengan negara maju, atau biasa disebut juga antara negara-negara Selatan dan Utara. Untuk yang terakhir ini, GNB lebih terkesan gerakan memohon belas kasihan terhadap negara-negara Barat yang sudah maju. Hal itu tercermin dari keadaan bangsa kita saat ini, yang selalu mengemis-ngemis kepada Barat!

Hubungan luar negeri merupakan cerminan dari kebijakan pembangunan yang dikembangkan di dalam negeri. Apabila di dalam negeri, politik-ideologi dijadikan panglima maka demikian pula dalam hubungan luar negerinya. Baik pada era pemerintahan Soekarno maupun Soeharto, sesungguhnya politik selalu dijadikan panglima. Karenanya orientasi hubungan luar negeri pun menjadikan politik sebagai panglima. Kalau pada era Soekarno politiknya mengarah pada kekuatan sosialis-komunis, pada era Soeharto adalah anti terhadap kekuatan sosialis-komunis. Berpuluh-puluh tahun diplomasi luar negeri Indonesia dijalankan dalam kerangka politik sehingga diplomasi ekonomi atau diplomasi dagang tidak terlalu dihiraukan. Karena itulah, Indonesia akhirnya tertinggal dari dinamika perekonomian atau perdagangan global, yang menyebabkan  fondasi ekonomi bangsa kita tidak kunjung kokoh.

Dengan keadaan yang lemah secara ekonomi atau tepatnya bergantung pada kekuatan ekonomi global yang didominasi Barat, maka secara sosial-politik pun bangsa kita tidak lagi terdengar dalam kancah pergaulan politik internasional. Adanya berbagai penindasan hak asasi manusia baik yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, Palestina, Chechnya, Irak, Afghanistan dan sebagainya, para pemimpin kita tidak mengambil sikap yang pro-aktif secara politik. Bangsa kita menjadi bangsa yang pasif di tengah-tengah terjadinya penindasan hak-hak asasi manusia yang dirasakan oleh banyak bangsa!

Potensi-potensi hubungan internasional yang bisa lebih memperkokoh fondasi ekonomi bangsa, sampai saat ini kurang tergarap dengan seksama, melainkan hanya mengandalkan kekuatan ekonomi Barat yang sesungguhnya juga sudah jenuh. Abad Asia-Pasifik yang memunculkan kekuatan-kekuatan ekonomi baru di lautan Pasifik, tidak dianggap sebagai peluang yang sangat besar. Hal ini berbeda dengan negara-negara tetangga kita yang telah lebih dulu siap menangkap peluang besar di wilayah ini.

Dengan semakin terpuruknya keadaan perekonomian bangsa kita yang di antaranya disebabkan karena kurangnya diplomasi dagang, maka terasalah bahwa bangsa kita semakin kehilangan martabat di kancah pergaulan internasional. Kebesaran bangsa Indonesia yang pernah menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang begitu menggelora membangun kepercayaan diri bangsa-bangsa yang baru dan akan keluar dari kolonialisme Barat, seakan secara bertahap meredup ditelan zaman!